Pelayanan publik saat ini dituntut lebih optimal seiring
dengan Pemerintah Indonesia telah
mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. . Undang-undang ini memberikan
kewajiban kepada Badan Publik untuk melakukan keterbukaan, baik melalui
publikasi informasi secara proaktif juga dengan merespon permohonan informasi.. Oleh
karena itu kepuasan masyarakat menjadi
menjadi andalan pelaksanaan pelayanan publik . Dikarenakan,jika masyarakat
tidak memperoleh kepuasan dalam mendapatkan informasi dapat mendatangkan
konflik atau sengketa informasi. Apa yang harus dilakukan aparatur pelayanan publik dalam memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
